Yogyakarta (24/2) – Rifka Annisa mendapat kunjungan singkat dari mahasiswa yang tergabung dalam ACICIS (Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies) sebanyak 16 orang. Kegiatan Kunjungan ini berupa diskusi umum yang dipandu oleh Defirentia One selaku Manager Humas dan Media Rifka Annisa. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam ini membahas terkait profil Rifka Annisa mulai dari Sejarah Pendirian, visi misi Program-program, hingga kesempatan melakukan Magang dan Penelitian bagi para Mahasiswa.
Dian Marin Purnama, selaku ketua Divisi Development Studies Immersion ACICIS sekaligus pendamping kunjungan menjelaskan bahwa ACICIS (Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies) merupakan non-profit consortium di Yogyakarta yang beranggotakan 24 universitas di negara Australia, Selandia Baru, Inggris dan Belanda yang memfasilitasi mahasiswa asing, terutama universitas yang menjadi anggota konsorsium, untuk menjalani studi selama satu atau dua semester di instansi pendidikan Indonesia. Tujuan malakukan kegiatan ke rifka Annisa adalah untuk Memperkenalkan kepada Mahasiswa Asing terkait dengan isi-isu yang ada di indonesia. Salah Satunya adalah Isu mengenai Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang saat ini masih dihadapi oleh Rifka Annisa.
“Diskusi ini sangat menarik, membuatku mengetahui lebih dalam Rifka Annisa dan aku mendapatkan pengetahuan baru, Aku juga berniat untuk melakukan Magang disini, setelah menyelesaikan proposalku.” ujar Mira, salah satu peserta diskusi.
Oleh Wakhit Hasim (Anggota perkumpulan Rifka Annisa; Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Kontribusi gerakan perempuan terhadap perubahan tata hukum di Indonesia dapat dikatakan progressif melebihi dari gerakan lain. Sejak munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan nasib perempuan tertindas pada masa Orde Baru tahun 1980-an, hingga munculnya gerakan advokasi kebijakan publik tahun 90an-2000an, gerakan ini menghasilkan sederet undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain di bawahnya misalnya UU PKDRT (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) No. 23 Tahun 2004, UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak), UU PTPPO (Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang) No. 21 Tahun 2007, Kepres RAN-PKTP (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) Tahun 2001, Peraturan Menteri tentang SOP Layanan Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2008, Layanan Satu Atap P2TP2A, pembentukan Komnas Perempuan, bahkan penggantian nama Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan masih banyak lagi. Hasilnya, sejak tahun 2005 kasus kekerasan terhadap perempuan lebih leluasa memperjuangkan keadilan diri dan keluarganya secara hukum, dan kesadaran masyarakat atas adanya KDRT semakin tinggi.
Namun, apakah dengan demikian masyarakat berubah pandangan mengenai gender? Jika ya, apakah pandangan ini mempengaruhi tata kelola sumber daya kehidupan sehari-hari di desa-desa dan di komunitas-komunitas?
Jawabnya, masih sangat sedikit. Kalau tidak bisa dijawab BELUM. Jika diukur dari tahun 80-an kelahiran gerakan feminisme masa Orba sampai sekarang sudah berjalan 18 tahun, jawaban ini mengisyaratkan tentang kemiskinan strategi gerakan feminisme di tingkat komunitas-komunitas karena gerakannnya didominasi oleh wilayah elit.
Mengapa bisa demikian halnya? Ada empat hal yang saya temui di lapangan dalam pengalaman 20 tahun terlibat dalam gerakan ini, yaitu (1) bias aktivisme liberal, (2) kesadaran common sense, (3) tidak berkembangnya analisis sosial gender, dan (4) kurangnya role model untuk gerakan komunitas.
Bias liberalistik dalam aktifisme terlihat pada keyakinan bahwa mengubah masyarakat dilakukan dengan mengubah pandangan individu, baik melalui pelatihan, workshop, kampanye, maupun tekanan kebijakan pemerintah. Individu adalah basis unit strategi, dan masyarakat diandaikan sebagai agregat individu. Hal ini dilakukan di berbagai isu mulai sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Kajian tafsir gender bagi para aktifisnya telah memuaskan jika memperoleh pendekatan baru tafsir yang kontekstual, dan dengan demikian sudah dianggap maksimal. Pendekatan komunitas yang telah dilakukan beberapa LSM dan Ormas masih tetap berkonsentrasi pada perubahan individu, bukan tata kelola komunitas. Meskipun beberapa telah mengintegrasikan dengan musrenbang untuk mempengaruhi program dan budget, namun hasil nyata dari tata kelola sosial ini masih sangat sedikit dan lemah.
Saya juga memperhatikan mandegnya inovasi strategi pada LSM dan Ormas yang lama bergerak dalam isu feminisme. Dari waktu ke waktu, strategi program dan aktifitas telah seperti mengikuti pola umum yang dianggap paten, mulai dari pelatihan, workshop, kampanye, advokasi. Sejak gerakan ini dilakukan sampai sekarang masih sama, dan tidak bergeser. Pelatihan gender, pelatihan feminisme, pelatihan gender budget, strategi renstra, dll.
Sebagai akibat dari kecenderungan mengikuti common sense ini, analisis sosial gender tidak bergerak maju. Feminisme sebagai suatu wacana terus berdengung dari aliran liberalisme, marxisme, sosialisme, dunia ketiga, interseksionisme, radikalisme, post strukturalisme, dll. Hasilnya adalah serial jurnal yang akademik dan elit. Tidak ada yang menyentuh tanah, sawah, ladang, laut, nelayan, hubungan industrial dalam perburuhan, pola mobilisasi sumberdaya tanah, teknologi alternatif, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Sudah ada, tapi sayup-sayup.
Dan catatan terakhir saya, yang memberi contoh kongkret tentang gerakan yang menyatu dengan masyarakat, berbasis komunitas, pengorganisasian yang tidak programatik saja, tapi juga spasial, baik berbasis desa maupun kawasan, itu belum ada. Sudah ada, tapi masih sangat sedikit dan gaungnya belum ada.
Ini adalah autokritik buat gerakan perempuan, dimana saya juga terlibat di dalamnya. Jika Anda memiliki kesaksian lain untuk pengembangan bersama, silakan.
Cirebon, 17 Maret 2017
Setelah sukses terlaksana di Yogyakarta, Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga kini diselenggarakan di Abepura, Jayapura, Propinsi Papua, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 28 September-4 Oktober 2016 bersama tim fasilitator dari Rifka Annisa. Turut hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dalam acara pembukaan pelatihan tersebut.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 50 peserta dari aktivis gereja, pendeta, pengurus jemaat, dan mahasiswa. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelas ayah, kelas ibu dan kelas remaja. Peserta pelatihan ini nantinya akan menjadi fasilitator diskusi serial di komunitas melalui pendekatan keluarga dengan target pasangan suami-istri dan anak mereka yang masih remaja.
Tim fasilitator dari Rifka Annisa mengajak peserta untuk membongkar kembali dan mendiskusikan tentang relasi dan peran gender yang selama ini ada dalam budaya. Relasi dan peran gender yang adil dan setara dalam keluarga akan berdampak pada penguatan nilai-nilai keluarga yang sehat, positif, dan terhindar dari kekerasan. Manajer Divisi Research and Training Center Rifka Annisa, Muhammad Saeroni, mengatakan bahwa penguatan keluarga tersebut akan memberikan kontribusi terhadap tercapainya ketahanan keluarga. Mengacu pada konsep kerangka ekologis (ecological framework), ketahanan keluarga akan berbanding lurus dengan ketahanan masyarakat dan ketahanan negara. "Penguatan keluarga tentu sangat dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan masyarakat," kata Roni, panggilan akrab Muhammad Saeroni.
Salah satu upaya untuk mencapai penguatan keluarga adalah melalui pendidikan kesetaraan gender di dalam keluarga. Penguatan keluarga melalui pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga harus paling tidak menyasar pada perempuan, laki-laki, dan anak remaja dalam keluarga tersebut. Fokus utama dari pendidikan tersebut adalah pada pengetahuan, pemahaman, dan perubahan perspektif serta perilaku terkait nilai dan norma gender.
Roni menambahkan bahwa melalui pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga, diharapkan akan terbangun pola komunikasi yang sehat, pola pengasuhan yang tepat, relasi yang setara di antara anggota keluarga yang secara signifikan tentu akan dapat menghindarkan keluarga tersebut dari perilaku-perilaku berisiko termasuk kekerasan. Ketika kesetaraan gender dalam keluarga sudah terjadi, diharapkan akan mengubah konsep laki-laki yang diidentikkan dengan dominasi, kekuatan, dan superioritas, sebaliknya perempuan diidentikkan dengan kelemahan, inferioritas, ketergantungan dan sebagainya, sehingga mereka tidak berada pada kondisi berisiko dari kekerasan.
“Pendekatan keluarga ini penting untuk diterapkan karena seringkali masalah kekerasan berbasis gender berkorelasi dengan persoalan dalam keluarga,” kata Fitri Indra Harjanti, selaku salah satu fasilitator dari Rifka Annisa. Perempuan yang akrab disapa Fitri ini pun menambahkan bahwa melalui pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga, diharapkan akan terbangun pola komunikasi yang sehat, pola pengasuhan yang tepat, relasi yang setara di antara anggota keluarga yang secara signifikan tentu akan dapat menghindarkan keluarga tersebut dari perilaku-perilaku berisiko termasuk kekerasan.
Selama pelatihan tersebut berlangsung, selain mendapatkan materi di kelas dan melakukan simulasi di kelas, para calon fasilitator juga diajak untuk mempraktikkan ilmu yang sudah mereka pelajari dengan langsung mengunjungi komunitas dan memfasilitasi diskusi di komunitas tersebut. []
Pada 3 Oktober sebelas perempuan dari Australia mengunjungi Rifka Annisa sebagai bagian dari kelompok perempuan bernama ‘Women and Power’. Mereka sedang berada di Indonesia selama dua minggu. Mereka mulai di Bali untuk konferensi, dimana masing-masing orang mempresentasikan keahlian mereka. Perempuan-perempuan ini berasal dari latar belakang yang berbeda, antara lain: dokter, terapis, dosen, pekerja sosial dan pengusaha.
Perwakilan Rifka Annisa, Defirentia One, mempresentasikan visi, misi dan program Rifka Annisa yang sangat informatif dan mendalam bagi tamu dari Australia tersebut. Sebagai bagian dari kunjungan, mereka mengunjungi organisasi perempuan. Mereka sangat senang dengan apa yang mereka temui serta mendukung program-program Rifka Annisa. ‘Women and Power’ telah melaksanakan perjalanan seperti ini selama duabelas tahun dan sudah mengunjungi berbagai tempat seperti Kamboja dan Indonesia.
Setelah sesi presentasi, perempuan yang akrab disapa One ini, membuka sesi tanya jawab. Para pengunjung dari Australia memberikan beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, pertanyaan tentang apakah alkohol dan obat di Indonesia berpengaruh pada kekerasan berbasis gender seperti halnya di Australia. Pertanyaan ini memulai diskusi yang menghasilkan final agreement bahwa relasi kekuasaan merupakan faktor utama penyebab kekerasan berbabis gender di Australia dan Indonesia tetapi relasi kekuasaan ini distimulasi oleh konteks yang berbeda. Contohnya di Australia alkohol berperan dalam relasi kuasa sementara di Indonesia tradisi dan budaya yang menyebabkan terbentuknya relasi kuasa.
Pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya tentang Rifka Annisa antara lain isu kekerasan berbasis gender, pendanaan Rifka Annisa, program ‘Rifka Goest to School, layanan dukungan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan tentang hubungan antara Rifka Annisa dan organisasi international seperti DFAT di Australia dan UNICEF. Salah seorang peserta yang bekerja di organisasi yang sama dengan Rifka Annisa menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Rifka Annisa di masa depan. Ekspresi seperti ini menunjukan kerberhasilan reputasi dan metode yang digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. []
Penulis: Emma Hardy, Mahasiswa Magang dari Universitas Monash Australia, Jurusan International Studies
